Revitalisasi Kampung dan Hunian Terjangkau: Visi Besar Pramono Anung untuk Jakarta yang Lebih Manusiawi

Jakarta – Di tengah hiruk-pikuk transformasi Ibu Kota yang perlahan bergeser ke Nusantara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru menancapkan visi yang lebih membumi: menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh warga Jakarta. Melalui program revitalisasi kampung dan pembangunan rumah susun (rusun) massal, Pramono bertekad mengubah wajah permukiman kumuh di Jakarta menjadi kawasan yang tertata, sehat, dan bermartabat.

Program ini bukan sekadar proyek fisik belaka, melainkan sebuah terobosan kebijakan perumahan yang menyentuh akar masalah perkotaan: kesenjangan akses hunian layak. Dengan target ambisius membangun 19.800 hingga 23.000 unit rumah baru, serta komitmen menyerap hingga 100 ribu tenaga kerja, revitalisasi kampung menjadi salah satu prioritas utama kepemimpinan Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno.

Target Pembangunan Massal: 19.800 hingga 23.000 Unit Hunian Baru

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memetakan kebutuhan hunian warga secara komprehensif. Dalam berbagai kesempatan, Pramono Anung menegaskan bahwa pembangunan rumah susun akan menjadi solusi utama mengatasi kepadatan penduduk dan permukiman kumuh di ibu kota.

“Pemerintah DKI terus melanjutkan pembangunan rumah susun karena itu tanggung jawab kami. Pembangunan berikutnya ada di Rorotan, Padat Karya, dan Rusun Marunda yang akan direvitalisasi,” ujar Pramono dalam acara sosialisasi kredit program perumahan yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/9).

Berikut rincian target pembangunan yang telah direncanakan:

Pramono menambahkan, “Sekarang ini Pemerintahan DKI Jakarta sudah mempersiapkan untuk membangun sampai dengan 19.800 unit yang sudah terencana. 19.800 unit dan mudah-mudahan bisa lebih dari itu.” Angka ini sejalan dengan program pemerintah pusat yang menargetkan penyediaan tiga juta rumah terjangkau secara nasional.

Revitalisasi Kampung: Menata Permukiman Tanpa Menggusur Warga

Salah satu pendekatan paling progresif dalam kebijakan perumahan Pramono Anung adalah revitalisasi kampung tanpa penggusuran paksa. Berbeda dengan era kepemimpinan sebelumnya yang kerap menuai kontroversi akibat penggusuran, Pramono bersama Wakil Gubernur Rano Karno (yang akrab disapa Bang Doel) justru mengedepankan dialog dan partisipasi warga.

“Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung, kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga Jakarta yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau pemerintah Jakarta,” kata Pramono.

Komitmen ini diwujudkan melalui beberapa langkah strategis:

• Penataan sanitasi dan infrastruktur dasar di kampung-kampung padat penduduk
• Pembangunan hunian vertikal di atas tanah milik BUMD dan Pemprov DKI
• Program Kampung Susun Bayam yang memprioritaskan warga gusuran untuk kembali menempati hunian layak
• Konsep mixed-use yang menggabungkan hunian dengan ruang usaha untuk mendukung gig economy

Revitalisasi kampung tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga sosial ekonomi. Warga yang sebelumnya tinggal di permukiman kumuh akan mendapatkan hunian yang lebih sehat, akses air bersih, dan fasilitas umum yang memadai.

Prioritas Warga Gusuran: Kisah Kampung Susun Bayam

Salah satu uji coba paling krusial dari kebijakan ini adalah penanganan warga gusuran Kampung Bayam. Kampung yang terletak di kawasan Jakarta Pusat ini sempat menjadi sorotan publik akibat penggusuran untuk pembangunan proyek strategis. Kini, Pramono berjanji akan mengembalikan hak-hak warga melalui program Kampung Susun Bayam.

Pemprov DKI menargetkan pembangunan Kampung Susun Bayam sebagai model revitalisasi kampung yang humanis. Hunian yang dibangun akan menggabungkan konsep rumah susun dengan ruang komunal yang mempertahankan interaksi sosial khas kampung kota.

Beberapa poin penting dalam program Kampung Susun Bayam:

• Prioritas penghuni: Warga asli Kampung Bayam yang terkena gusuran
• Skema sewa terjangkau: Dengan subsidi dari Pemprov DKI
• Fasilitas komunal: Ruang serbaguna, taman bermain, dan area usaha mikro
• Konsep transisi: Warga dapat tinggal sementara di hunian transit selama proses pembangunan

Program ini diharapkan menjadi preseden baru dalam penanganan permukiman kumuh di Jakarta, di mana warga tidak lagi menjadi korban pembangunan, melainkan mitra dalam proses transformasi kota.

Inovasi Digital: Aplikasi Sirukim untuk Akses Hunian

Untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses, Pemprov DKI meluncurkan aplikasi Sirukim (Sistem Informasi Rumah Susun dan Hunian Terjangkau). Aplikasi ini menjadi pintu masuk bagi warga yang ingin mendaftar, memantau, dan mendapatkan hunian layak.

Melalui aplikasi Sirukim, diharapkan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hunian. Sistem ini dirancang untuk:

• Pendaftaran online tanpa harus datang ke kantor
• Verifikasi data secara real-time dengan database kependudukan
• Sistem antrean yang transparan dan bebas pungli
• Informasi lengkap mengenai lokasi, harga sewa, dan fasilitas rusun
• Pengaduan dan masukan dari warga penghuni

“Mudah-mudahan dengan ini betul-betul di DKI, hal yang menyangkut perumahan atau hunian ini betul-betul bisa berlangsung dengan baik,” lanjut Pramono.

Aplikasi Sirukim juga terintegrasi dengan program kredit perumahan dari pemerintah pusat, sehingga memudahkan warga yang ingin memiliki hunian secara bertahap. Pramono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan program tersebut.

Dampak Ekonomi: Serapan 100 Ribu Tenaga Kerja dan Gig Economy

Program revitalisasi kampung dan pembangunan hunian terjangkau tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi Jakarta. Pramono optimistis program ini akan menyerap hingga 100 ribu tenaga kerja, mulai dari tahap konstruksi hingga pengelolaan pasca-hunian.

Berikut sektor-sektor yang akan terdampak langsung:

Konsep mixed-use yang diterapkan dalam pembangunan rusun juga mendukung pertumbuhan gig economy. Hunian yang dilengkapi dengan ruang usaha dan akses internet memungkinkan warga untuk bekerja secara fleksibel sebagai pekerja lepas atau pelaku usaha mikro.

“Kami ingin hunian ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi basis ekonomi bagi warganya,” ujar Pramono dalam sosialisasi program perumahan.

Dengan demikian, program revitalisasi kampung dan hunian terjangkau bukan sekadar proyek perumahan, melainkan sebuah ekosistem yang menghubungkan kebutuhan hunian, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Penutup: Menuju Jakarta yang Lebih Inklusif

Program revitalisasi kampung dan hunian terjangkau yang digagas Pramono Anung merupakan langkah berani dalam menjawab tantangan klasik Jakarta: kepadatan penduduk, permukiman kumuh, dan kesenjangan akses hunian layak. Dengan target 19.800 hingga 23.000 unit rumah baru, serapan 100 ribu tenaga kerja, serta inovasi digital melalui aplikasi Sirukim, program ini menawarkan solusi komprehensif yang berorientasi pada kesejahteraan warga.

Namun, keberhasilan program ini masih bergantung pada konsistensi implementasi, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Warga Jakarta tentu berharap agar komitmen Pramono dan Bang Doel tidak berhenti pada retorika, melainkan terwujud dalam hunian yang layak, terjangkau, dan bermartabat.

Jakarta, yang sedang bertransformasi menuju statusnya sebagai kota global, membutuhkan kebijakan perumahan yang tidak hanya megah di atas kertas, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar warganya. Revitalisasi kampung dan hunian terjangkau adalah salah satu jalan menuju Jakarta yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi.

Reporter: [Nama Jurnalis] Editor: [Nama Editor]