Gubernur Helmi Hasan Canangkan Transformasi Besar: Wisata Bahari dan Ekonomi Biru Jadi Prioritas Pembangunan Bengkulu
Bengkulu, 22 November 2025 – Provinsi Bengkulu tengah memasuki babak baru dalam pembangunan daerahnya. Di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan, pemerintah provinsi menggencarkan transformasi besar-besaran di sektor pariwisata bahari dan ekonomi biru. Langkah ini bukan sekadar strategi jangka pendek, melainkan sebuah visi besar untuk mengubah wajah Bengkulu menjadi destinasi wisata kelas nasional sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Gubernur Helmi Hasan secara konsisten menyuarakan pentingnya membangun ekosistem pariwisata yang ramah, aman, dan profesional. Ia tidak segan membandingkan Bengkulu dengan Bali, provinsi yang dinilai sukses dalam memuliakan wisatawan. Namun, transformasi ini tidak hanya berhenti pada sektor pariwisata. Pemerintah provinsi juga mengalokasikan dana signifikan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan melalui program-program inovatif seperti Kopi Merah Putih dan pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
Artikel ini menyajikan laporan komprehensif tentang berbagai kebijakan dan program yang digagas Gubernur Helmi Hasan, mulai dari penataan kawasan wisata Pantai Panjang, evaluasi keselamatan kapal wisata, hingga hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Visi Pariwisata Ramah: Belajar dari Bali, Membangun Bengkulu
Gubernur Helmi Hasan secara terbuka mengakui bahwa Bengkulu masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam sektor pariwisata. Dalam sebuah acara Malam Anugerah Desa Wisata Provinsi Bengkulu 2025, ia menyoroti sejumlah insiden yang mencoreng citra pariwisata daerah, seperti praktik “getok harga” atau penetapan harga sewenang-wenang oleh pedagang di kawasan Pantai Panjang dan Danau Dendam.
“Bengkulu ini sangat berpotensi. Namun mungkin kita belum sepenuhnya mampu memuliakan tamu yang datang. Belum lama ini kita melihat beberapa kejadian viral di Pantai Panjang dan Danau Dendam. Makanya kita harus banyak belajar dari Bali,” kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Kamis (20/11/2025).
Pernyataan ini menjadi pijakan awal bagi kebijakan pembangunan daerah ramah wisata. Menurut Helmi Hasan, pembangunan sektor wisata yang baik tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur, promosi masif, dan paket-paket promosi menarik. Ia menekankan bahwa kesadaran masyarakat terhadap dukungan dan citra positif pariwisata memegang peranan penting dalam menumbuhkan destinasi wisata daerah menjadi pilihan utama para pengunjung.
Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah provinsi telah menyusun sejumlah langkah konkret, antara lain:
- Pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku usaha pariwisata, termasuk pedagang kaki lima, pemandu wisata, dan pengelola homestay.
- Pembentukan satuan tugas pengawasan harga dan pelayanan di destinasi wisata utama.
- Kampanye sadar wisata yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa.
- Kerja sama dengan akademisi untuk melakukan riset kepuasan wisatawan secara berkala.
Helmi Hasan menegaskan bahwa Bali tidak menjadi destinasi dunia dalam semalam. Dibutuhkan konsistensi, kedisiplinan, dan kemauan untuk terus belajar. “Kita harus membangun budaya melayani, bukan sekadar menjual. Wisatawan adalah tamu yang harus dimuliakan, bukan sekadar sumber uang,” ujarnya.
Penataan Pantai Panjang: Ikon Baru Wisata Bahari Bengkulu
Salah satu proyek prioritas dalam pengembangan wisata bahari adalah penataan kawasan Pantai Panjang, destinasi andalan yang membentang sepanjang tujuh kilometer di pesisir Kota Bengkulu. Gubernur Helmi Hasan secara langsung mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bengkulu yang mulai menata ulang kawasan ini agar lebih tertib, bersih, dan ramah bagi pengunjung.
Penataan ini mencakup beberapa aspek penting, seperti:
| Aspek Penataan | Langkah Konkret | Target |
|---|---|---|
| Infrastruktur | Pembangunan trotoar, jalur sepeda, dan area parkir terpadu | Meningkatkan kenyamanan pejalan kaki dan pengendara |
| Kebersihan | Penambahan tempat sampah terpilah dan jadwal kebersihan harian | Menciptakan lingkungan bebas sampah |
| Tata Niaga | Relokasi pedagang ke kios resmi dengan standar harga tetap | Menghilangkan praktik getok harga |
| Keamanan | Penambahan pos pengamanan dan CCTV | Menekan angka kriminalitas dan kecelakaan |
Dalam kunjungan kerjanya ke lokasi, Gubernur Helmi Hasan menyatakan bahwa Pantai Panjang memiliki potensi besar untuk bersaing dengan destinasi pantai di provinsi lain. Namun, ia mengingatkan bahwa keindahan alam saja tidak cukup tanpa didukung oleh tata kelola yang profesional dan perilaku ramah dari masyarakat sekitar.
“Pantai Panjang adalah aset kita bersama. Jangan sampai karena ulah segelintir orang, ribuan wisatawan enggan datang. Saya minta semua pihak, mulai dari pemerintah kota, aparat keamanan, hingga pedagang, untuk bersatu membangun ekosistem wisata yang sehat,” tegas Helmi Hasan.
Pemerintah Kota Bengkulu sendiri telah menindaklanjuti instruksi gubernur dengan menerbitkan peraturan daerah tentang tata kelola kawasan wisata pantai. Peraturan ini mengatur jam operasional, standar kebersihan, hingga sanksi bagi pelanggar yang melakukan praktik curang.
Keamanan Wisata Bahari: Evaluasi Perizinan Kapal Pasca Insiden Karam
Sektor wisata bahari tidak hanya soal keindahan pantai dan laut, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa. Menyusul insiden tragis kapal wisata yang karam di perairan Bengkulu beberapa waktu lalu, Gubernur Helmi Hasan mengambil langkah tegas dengan memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan kapal wisata di seluruh provinsi.
Pemerintah Kota Bengkulu segera menindaklanjuti instruksi tersebut dengan membentuk tim audit khusus. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dokumen, kondisi teknis kapal, serta kompetensi nahkoda dan awak kapal. Hasil sementara menunjukkan bahwa sejumlah kapal beroperasi tanpa izin resmi dan tidak memenuhi standar keselamatan minimal.
Langkah-langkah yang diambil pasca insiden meliputi:
- Penghentian sementara operasional kapal wisata yang tidak memiliki izin lengkap.
- Pemeriksaan fisik terhadap lambung kapal, mesin, dan perlengkapan keselamatan seperti jaket pelampung dan pelampung penolong.
- Pelatihan wajib bagi nahkoda dan kru kapal tentang prosedur keselamatan pelayaran dan pertolongan pertama.
- Sosialisasi kepada masyarakat pesisir dan wisatawan tentang pentingnya menggunakan jasa kapal resmi.
“Keselamatan wisatawan adalah prioritas mutlak. Saya tidak ingin ada lagi korban jiwa akibat kelalaian dalam pengelolaan transportasi wisata. Semua kapal yang beroperasi harus memiliki izin yang sah dan laik laut,” tegas Gubernur Helmi Hasan dalam sebuah rapat koordinasi.
Insiden kapal karam ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor wisata bahari. Ke depan, setiap kapal wisata diwajibkan memasang alat pelacak (GPS tracker) dan melaporkan posisi secara berkala kepada otoritas pelabuhan.
Dana Rp 23,55 Miliar untuk Ekonomi Biru: Kopi dan HHBK Jadi Andalan
Transformasi ekonomi biru di Bengkulu tidak hanya berfokus pada pariwisata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya alam. Pemerintah Provinsi Bengkulu baru saja menerima dukungan dana sebesar Rp 23,55 miliar yang dialokasikan untuk transformasi ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengembangan kopi robusta dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
Dana ini merupakan bagian dari program perhutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Gubernur Helmi Hasan menekankan bahwa program ini harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani dan pelaku usaha kecil.
“Program ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Bengkulu, terutama kopi robusta, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di kawasan hutan melalui tata kelola usaha yang lebih baik,” kata Helmi dalam sambutannya saat peluncuran program.
Rincian alokasi dana tersebut meliputi:
- Rp 12 miliar untuk pengembangan budidaya kopi robusta organik di lahan perhutanan sosial.
- Rp 6,5 miliar untuk pelatihan dan pendampingan teknis bagi petani kopi dan pengolah HHBK.
- Rp 3,05 miliar untuk pembangunan infrastruktur pengolahan pasca panen, seperti gudang fermentasi dan mesin roasting kopi.
- Rp 2 miliar untuk pemasaran dan promosi produk kopi Bengkulu ke pasar nasional dan internasional.
Kopi robusta Bengkulu dikenal memiliki cita rasa yang khas dengan tingkat keasaman rendah dan body yang kuat. Selama ini, sebagian besar kopi robusta Bengkulu dijual dalam bentuk biji mentah (green bean) dengan harga yang relatif rendah. Melalui program ini, pemerintah mendorong hilirisasi agar petani bisa menjual kopi olahan dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi.
Program Kopi Merah Putih: Hilirisasi dan Penguatan Ekonomi Desa
Sebagai bagian dari strategi percepatan hilirisasi, Pemerintah Provinsi Bengkulu meluncurkan Program Kopi Merah Putih. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh rantai nilai kopi, mulai dari hulu (budidaya) hingga hilir (pemasaran), dengan melibatkan petani, koperasi, dan pelaku usaha lokal.
Helmi Hasan menjelaskan bahwa Program Kopi Merah Putih tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan petani dan akses pasar. “Kita ingin petani kopi tidak lagi menjadi penonton di negeri sendiri. Mereka harus menjadi pemain utama dalam industri kopi nasional,” ujarnya.
Beberapa komponen utama dari Program Kopi Merah Putih adalah:
- Pembentukan koperasi kopi desa di setiap kecamatan penghasil kopi.
- Sertifikasi organik dan indikasi geografis untuk kopi robusta Bengkulu.
- Pembangunan pusat pengolahan kopi terpadu di tiga lokasi strategis.
- Kemitraan dengan perusahaan swasta untuk penyerapan hasil panen dengan harga yang adil.
- Program barista desa untuk melatih pemuda desa dalam teknik penyeduhan dan penyajian kopi.
Data dari Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa luas lahan kopi robusta di provinsi ini mencapai lebih dari 30.000 hektar dengan produksi tahunan sekitar 25.000 ton. Namun, sebagian besar petani masih menjual dalam bentuk biji mentah. Dengan hilirisasi, nilai tambah yang diperoleh petani bisa meningkat hingga 300 persen.
“Kopi Merah Putih adalah simbol kebangkitan ekonomi desa. Kami ingin kopi Bengkulu dikenal bukan hanya sebagai komoditas, tetapi sebagai produk budaya yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkas Gubernur Helmi Hasan.
Ke depan, pemerintah provinsi juga berencana mengintegrasikan sektor kopi dengan pariwisata melalui konsep agrowisata. Pengunjung nantinya bisa menikmati pengalaman memetik kopi langsung dari kebun, melihat proses pengolahan, hingga mencicipi kopi segar di kafe-kafe yang dikelola oleh petani setempat. Langkah ini diyakini akan menciptakan sinergi yang kuat antara sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif di Bengkulu.